Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati, saat memimpin pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan sektor pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati memimpin pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan sektor pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (6/12/2024). Agenda ini digelar dalam rangka rangka menyerap aspirasi terkait implementasi kebijakan pemerintah terkini di bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan riset. 

Esti menekankan pentingnya meninjau permasalahan secara langsung ke lapangan guna memastikan kebijakan yang dirumuskan relevan dan efektif. “Kami di Komisi X DPR RI berkomitmen menjadikan suara masyarakat sebagai landasan utama pengambilan kebijakan. Masalah seperti tingginya biaya pendidikan dan tantangan pembinaan cabang olahraga tidak bisa kami abaikan,” ungkap Esti saat membuka agenda.  

Salah satu isu utama yang dibahas adalah implementasi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan pengamatannya, kurikulum ini dinilai membawa peluang baru dalam pembelajaran baik guru dan siswa. Akan tetapi, ia menilai, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah kendala di berbagai daerah, terutama terkait akses fasilitas dan kesiapan tenaga pengajar.  

Tidak hanya itu saja, Esti memandang isu mahalnya biaya pendidikan patut memperoleh perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan sektor pendidikan. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 melaporkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di NTT bisa mencapai 12,4 persen dari total pengeluaran bulanan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,6 persen.

“Kami menerima laporan bahwa beberapa sekolah di daerah terpencil kesulitan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka karena kurangnya pelatihan bagi guru dan fasilitas yang tidak memadai dan kami tentu ingin memperoleh pandangan dari para stakeholder pendidikan di NTT terkait biaya pendidikan yang semakin tinggi. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” terangnya.  

Tidak hanya itu saja, Esti juga menyoroti rendahnya tingkat literasi di NTT yang menjadi tantangan besar. Berdasarkan data BPS 2022, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di provinsi ini berada pada angka 48,2, jauh di bawah angka nasional sebesar 71,3. “Kita harus memastikan bahwa dana pendidikan dan kebudayaan dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong peningkatan literasi dan pelestarian budaya lokal. Jangan sampai program pemerintah hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata di lapangan,” tegasnya.  

Di sisi lain, terkait sektor olahraga, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyoroti pentingnya pembinaan cabang olahraga di daerah untuk mencetak atlet berprestasi. Saat ini, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah menjadi landasan hukum. Walaupun begitu, dalam penerapannya, ia menemui sejumlah tantangan seperti minimnya fasilitas olahraga di daerah.

“Kami sedang mengupayakan revisi UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan untuk memberikan dukungan lebih kepada generasi muda, baik di bidang olahraga maupun pengembangan kapasitas,” jelasnya.

Menutup pidatonya, ia meminta masukan sekaligus dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk dua RUU prioritas Komisi X tahun 2025, yakni revisi UU Sistem Pendidikan Nasional dan revisi UU Kepemudaan. Kunjungan kerja ini, imbuhnya, menjadi langkah awal menuju kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan olahraga. 

“Kami butuh masukan dari daerah agar revisi (regulasi) ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya menjadi dokumen yang bagus di atas kertas, tetapi juga memiliki dampak nyata, semua aspirasi ini akan kami bawa ke pusat sebagai bahan diskusi dan pengambilan keputusan di Komisi X DPR RI,” tutup Esti. 

Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur Andriko Noto Susanto, para Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Ketua Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Dumuliahi Djami, para Bupati/Wali Kota atau dinas pendidikan Kabupaten dan Kota di NTT, Dewan Pendidikan Provinsi NTT, PGRI Provinsi NTT, para tokoh pendidikan, serta pakar pendidikan Provinsi NTT.

Lalu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT George Hadjoh, KONIDA Provinsi NTT, KNPI Provinsi NTT, dan organisasi kepemudaan serta Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi NTT. Selain itu, turut hadir pula para Pimpinan PTN, PTS, dan LLDIKTI Wilayah XV NTT.

Di antaranya, Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Maxs U. E. Sanam, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Zainur Wula, Rektor Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang Godlief Fredik Neonufa, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Philipus Tule, Direktur Politeknik Negeri Kupang Frans Mangngi, Direktur Institut Agama Kristen Negeri Kupang Harun Y. Natonis, dan Direktur Akademi Teknik Kupang Piter Djami Rebo.

Tidak hanya itu saja, Komisi X DPR RI juga menghadirkan Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Muhammad Hasbi, Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Kasiman, Direktur Sumber Daya Kemendiktisaintek Lukman, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud Sjamsul Hadi, Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan Dan Keolahragaan Yohan, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso. (ums/aha)